Jasa Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 – Page 8

Pencantuman NIK Pada Faktur Pajak

Seperti diketahui pada pasal dan ayat yang sama UU 42/2009, pembuatan faktur pajak hanya meliputi nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP. Tidak ada penjelasan bahwa pembeli yang tidak memiliki NPWP, wajib untuk mencantumkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Setelah adanya UU Cipta Kerja, terdapat penambahan kriteria dalam pembuatan faktur pajak, yaitu keterangan tentang penyerahan…

Pelaku UMKM Omzet di Bawah Rp500 Juta Bebas PPh

Pelaku usaha UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun tidak dikenakan pajak PPh Final 0,5% dari peredaran bruto. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021. Dengan demikian, bagi UMKM dengan penghasilan kotor belum…

Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak

Tahun 2022 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Dengan PMK tersebut maka Instansi Pemerintah tidak lagi memungut pajak jika pengadaan barang/jasanya melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), karena kewajiban pemungutan pajaknya sudah dialihkan kepada Pihak Lain. Pihak…

Ketentuan Berlakunya Natura dan/atau Kenikmatan dari Objek Pajak Penghasilan

Ketentuan mengenai penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagai objek Pajak Penghasilan berlaku sejak: Tanggal 1 Januari 2022, bagi Pegawai atau penerima penggantian atau imbalan yang menerima atau memperoleh penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau…

Batas Upload Faktur Pajak

Sesuai dengan PER-03/PJ/2022 pasal 18 ayat (1), faktur pajak elektronik (e-faktur) wajib di-upload dan disetujui Ditjen Pajak (DJP) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur. Ketentuan itu baru berlaku mulai 1 April 2022. Seperti diketahui, pada Pasal 22 ayat (1) PER-03/PJ/2022, pengusaha kena pajak (PKP) dapat melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak…

Segera Lakukan Pemadanan NIK-NPWP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pemadanan NIK menjadi NPWP ini merupakan rencana pemerintah untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Dengan semua data yang terintegrasi, maka masyarakat atau wajib pajak tidak perlu lagi mengingat banyak nomor identitas, melainkan hanya NIK saja guna memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Mulai 1 Januari…

Insentif PPN DTP atas Beli Rumah Maksimal Rp5 Miliar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) akan diperluas untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar, yang semula pembebasan pajak hanya untuk rumah dengan harga tertinggi Rp2 miliar. Sri Mulyani mengtakan orang pribadi yang menerima penyerahan rumah dengan PPN DTP harus memiliki NIK atau NPWP. “Fasilitas dari PPN…

Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi memiliki tanggung jawab mengisi formulir SPT serta melaporkan pendapatan, harta, dan kewajiban mereka setiap tahun kepada KPP. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak harus membayarnya melalui bank sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu 31 Maret. Periode pelaporan SPT pajak orang pribadi adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dan…